Archive for the ‘tugas perekonomian Indonesia’ Category

. .neoliberalisme. .

Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.

Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau.

Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.

Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.

Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas).

. .data kependudukan nasional. .



Tabel Penduduk

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, dan
Kepadatan Penduduk per Km2 dan per Rumah Tangga
Number of Population, Household, Area, and Density per District
2003
Kecamatan District PendudukPopulation Rumah TanggaHousehold LuasArea KepadatanDensity Kepadatan Per RTDensity per Household
LMale PFemale JMLNumbers
Malaka Barat 27 662 26 034 53 696 11 323 273.56 196.29 4.74
Rinhat 6 686 6 334 13 020 2 923 151.72 85.82 4.45
Malaka Tengah 14 255 17 732 31 987 6 637 168.69 189.62 4.82
Sasita Mean 8 642 11 439 20 081 4 240 172.30 116.55 4.74
Malaka Timur 18 662 16 808 35 470 7 273 356.72 99.43 4.88
Kobalima 10 450 10 876 21 326 4 670 217.06 98.25 4.57
Tasifeto Barat 13 222 11 754 24 976 4 767 284.43 87.81 5.24
Kakuluk Mesak 7 145 6 922 14 067 2 963 187.54 75.01 4.75
Tasifeto Timur 12 655 12 522 25 177 5 189 275.85 91.27 4.85
Raihat 6 738 6 927 13 665 2 960 87.21 156.69 4.62
Lamaknen 10 111 8 321 18 432 3 536 214.31 86.01 5.21
Kota Atambua 31 950 30 592 62 542 11 900 56.18 1 113.24 5.26
Kabupaten Belu 168 178 166 261 334 439 68 381 2 445.57 136.75 4.89
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Population by District and Sex
2003
Kecamatan District Laki-lakiMale WanitaFemale JumlahTotal
Malaka Barat 27 662 26 034 53 696
Rinhat 6 686 6 334 13 020
Malaka Tengah 14 255 17 732 31 987
Sasita Mean 8 642 11 439 20 081
Malaka Timur 18 662 16 808 35 470
Kobalima 10 450 10 876 21 326
Tasifeto Barat 13 222 11 754 24 976
Kakuluk Mesak 7 145 6 922 14 067
Tasifeto Timur 12 655 12 522 25 177
Raihat 6 738 6 927 13 665
Lamaknen 10 111 8 321 18 432
Kota Atambua 31 950 30 592 62 542
Kabupaten Belu 168 178 166 261 334 439
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

Penduduk Menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan
Population by District andCityzenship
2003
KecamatanDistrict WNIIndonesian WNA CinaCinesse WNA LainnyaOthers JumlahTotal
Malaka Barat 58 696 - - 58 696
Rinhat 13 020 - - 13 020
Malaka Tengah 31 987 - - 31 987
Sasita Mean 20 081 - - 20 081
Malaka Timur 35 470 - - 35 470
Kobalima 21 326 - - 21 326
Tasifeto Barat 24 971 - 5 24 976
Kakuluk Mesak 14 067 - - 14 067
Tasifeto Timur 25 177 - - 25 177
Raihat 13 665 - - 13 665
Lamaknen 18 432 - - 18 432
Kota Atambua 62 450 92 - 62 542
Kabupaten Belu 334 342 92 5 334 439
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan
Population 10 years old by Marital Status
2002
Status PerkawinanMarital Status Laki-lakiMale WanitaFemale
JumlahNumbers % JumlahNumbers %
Belum Kawin 57 735 46.40 47 691 38.85
Kawin 63 288 50.86 63 407 51.66
Cerai Hidup 351 0.28 2 251 1.83
Cerai Mati 3 056 2.46 9 396 7.65
Jumlah 124 430 100.00 122 745 100.00
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Population by Age Gorup and Sex
2003
Golongan UmurAge Group Laki-lakiMale WanitaFemale JumlahTotal
0 – 4 20 027 21 474 41 501
5 – 9 23 721 22 042 45 763
10 – 14 21 215 21 854 43 069
15 – 19 18 374 15 770 34 144
20 – 24 12 176 11 778 23 954
25 – 29 9 604 12 038 21 642
30 – 34 11 189 12 295 23 484
35 – 39 11 839 14 872 26 711
40 – 44 9 682 9 670 19 352
45 – 49 8 363 6 726 15 089
50 – 54 7 273 6 150 13 423
55 – 59 3 409 3 272 8 468
60 + 9 519 8 320 17 839
Jumlah 168 178 166 261 334 439
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

. .perlukah campur tangan pemerintah dalam perekonomian. .

Peran Negara di Dalam Perekonomian

Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur sebelum krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 kerap diasosiasikan dengan kuatnya peranan pemerintah. Tak seperti di negara-negara Barat yang mengutamakan mekanisme pasar dan mendudukkan pemerintah pada peran ekonomi yang seminimal mungkin, di negara-negara Asia Timur pemerintah dan swasta berinteraksi dalam suatu jalinan kelembagaan yang memungkinkan terpacunya pertumbuhan usaha atau industri yang efisien dan berdaya saing. Sebelum krisis tak sedikit ekonom liberal atau neoklasik yang bersikukuh bahwa keberhasilan Asia Timur tetap bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kerangka teori yang mereka yakini. Bahkan di antara mereka ada yang mencibir dengan mengungkapkan hasil-hasil penelitiannya yang mengindikasikan bahwa era pertumbuhan tinggi di Asia Timur sudah hampir berakhir, karena yang menjadi topangannya selama ini -yaitu tenaga kerja murah, sumber daya alam, dan modal pinjaman murah- tak bisa lagi terus menerus diandalkan.Kapitalisme atau liberalisme memang telah membuktikan keampuhannya dalam memak-murkan masyarakat (sekurang-kurangnya sebagian dalam proporsi yang signifikan). Namun, ditinjau dari kacamata pembangunan fisik semata, komunisme juga mampu melakukannya walaupun tidak sehebat Kapitalisme. Fenomena keberhasilan Asia Timur juga membuktikan bahwa kapitalisme a la Barat bukan satu-satunya sistem yang menjamin keberhasilan ekonomi. Persoalannya kian pelik kalau yang menjadi tolok ukur keberhasilan tak semata-mata aspek materi, melainkan juga penguatan harkat dan martabat umat manusia. Sejauh ini kita bisa mengatakan, paling tidak komunisme telah gagal mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya. Sebaliknya, tak ada yang bisa menjamin bahwa sistem yang diterapkan di Barat maupun Asia Timur akan terus mampu dan berhasil mempertahankan kesinambungan sukses ekonomi, apalagi sekaligus memperkokoh harkat dan martabat manusianya.

Dari pengalaman banyak negara kita bisa menarik hikmah bahwa sepanjang itu rekayasa manusia, tak ada yang bersifat langgeng. Segalanya akan dan harus berubah sejalan dengan tuntutan masa. Kapitalisme yang kita kenal dewasa ini sudah jauh berbeda dengan sosok idealnya. Demikian pula dengan demokrasi, sangat berbeda bentuknya dibandingkan dengan yang diidealkan oleh Jean Jacques Rousseau. Bagi Indonesia yang belum memiliki sosok yang jelas, seharusnya bisa lebih banyak belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan sistem-sistem yang sejauh ini telah diterapkan. Akan terlalu panjang dan berliku perjalanan yang harus dilalui kalau kita membusungkan dada dengan tekad, yang tak pernah terealisasikan, mencari sendiri sistem yang paling “tepat” bagi kita, kecuali jika kita benar-benar mampu menjabarkan sepenuhnya hukum-hukum Ilahiah. Mencari boleh-boleh saja, tetapi jangan memasang target kelewat tinggi yang tidak realistik.

Campur tangan pemerintah di dalam perekonomian memang tak perlu dipandang sebagai pantangan. Keberhasilan negara-negara Asia Timur bahkan dicirikan oleh kuatnya campur tangan pemerintah. Tetapi sebaliknya, banyak campur tangan tak menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. Banyaknya campur tangan pemerintah juga tak otomatis mencerminkan kuatnya peranan pemerintah, apalagi kalau bercampur baur dengan kepentingan pribadi atau motif politik elit penguasa. Jadi sejak awal harus dibedakan dengan tegas antara kepentingan pemerintah yang mewakili secara sah kedaulatan rakyat dengan kepentingan pribadi-pribadi elit penguasa. Kalau pada tahap ini saja kita sudah kehilangan jejak, jangan banyak berharap campur tangan pemerintah akan memberikan dampak positif yang lebih besar ketimbang dampak negatifnya.

Campur tangan harus diiringi dengan otonomi pemerintah-bahkan ada yang berpendapat harus dengan strong autonomy of state-dalam memformulasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menerapkannya. Otonomi ini pun merupakan suatu syarat perlu (necessary condition), jadi belum tentu menjamin keberhasilan, karena pada gilirannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan otonomi itu sendiri. Di sini kita bicara kapasitas pemerintah untuk membaca medan laga, mempertimbangkan daya absorpsi sosial-politik masyarakat yang dihadapinya, yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian tak ada bentuk final dari sosok keterlibatan pemerintah yang optimal. Yang penting adalah kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan baru.

. .apakah seorang manajer perlu mengetahui perekonomian indonesia. .

menurut saya perlu, karena peran seorang manajer itu sangat banyak bagi suatu perusahaan di indonesia, seperti : pengambilan keputusan, planning, organizing, actuating dan controling. sehingga seorang manajer bisa mengetahui apakah negara kita mengalami Laba/rugi dan inflasi/devisit